Gubernur Al Haris Apresiasi Sekolah Rakyat Sarolangun, Anggaran Rp.400 Miliar untuk 2.550 Siswa

Sarolangun, wartamassa.com - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarolangun, berkapasitas 2.550 siswa dengan anggaran sekitar Rp. 400 miliar akan mulai dibangun di Kabupaten Sarolangun, pada Desember 2026 ini. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung Site Plan dan peta aksesibilitas lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, usai menghadiri Paripurna HUT ke-27 Kabupaten Sarolangun, Senin (12/10/2026).

Turut mendampingi Gubernur Al Haris dalam peninjauan lokasi Sekolah Rakyat, Bupati Sarolangun H. Hurmin, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Provinsi Jambi Jangcik Mohza, S.Pd., M.Pd, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Arif Munandar, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Novriadi, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Jambi Ir. Nasrul, ST., MT., Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dinas Sosialdukcapil) Provinsi Jambi Edy Kusmiran, S.STP., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi Drs. Atma Jaya, M.Si., Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Bustanul Arifin, S.E., M.E. 

Dalam arahannya Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang harus dikawal bersama.

"Kita coba nanti, kalau bisa di awal 2027 itu kita sudah mulai menerima murid, kita mulai seperti di Kota Jambi juga. Kita akan carikan tempat sementara, agar anak-anak itu bisa bersekolah. Jadi anak masuk dulu ke situ karena pesertanya sudah mulai ada,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia menjelaskan, proses rekrutmen siswa dan seleksi tenaga pendidik sudah berjalan. Begitu pembangunan fisik selesai, kegiatan belajar mengajar bisa langsung berjalan.

"Sudah mulai sekolah, sudah mulai tes guru untuk gurunya. Jadi nanti begitu sudah selesai tinggal masuk dia. Di Kota Jambi, di kawasan Tanjung Jabung Timur, itu mereka sudah siap. Sudah mulai belajar dan kemaren waktu peresmian mereka sudah bisa pidato bahasa Inggris," jelasnya.

Dikatakan Gubernur Al Haris, Sekolah Rakyat menjadi langkah penting untuk membantu anak-anak dari keluarga rentan memperoleh pendidikan sekaligus perlindungan dan pengasuhan yang lebih baik.

“Kita harus memastikan anak-anak yang benar-benar membutuhkan bisa masuk ke Sekolah Rakyat,” katanya. 

Gubernur Al Haris juga menegaskan, proses seleksi siswa harus dilakukan secara cermat agar program tersebut benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan bantuan. Untuk itu ia meminta agar Kementerian terkait dapat mempercepat proses pembangunan Sekolah Rakyat di Sarolangun.

"Nanti saya akan ngomong dengan teman-teman dari Kementerian juga, biar bisa dipercepat," tegasnya.

Kepada Bupati Sarolangun, Gubernur Al Haris berpesan agar Pemerintah Daerah turut mengawal dan mengawasi jalannya proyek.

"Tugas kita mengawal, mengawasi proyek ini. Karena jalannya sempit kesini, mungkin nanti aktivitas proyek agak terkendala. Ini dibantu lah oleh pemerintah daerah, nanti kalau warga komplain misalnya lalu lintas masuk mobil bawa barang, banyak perlengkapan mereka, tolong dipantau juga, diawasi mereka biar nyaman kerja," pesan Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menambahkan, untuk tahap pertama pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Jambi akan difokuskan di dua daerah.

"Itu nanti di tahap berikutnya Merangin dengan Tebo, untuk tahap pertama itu Sarolangun dengan Bungo, dua ini dulu ya. Berarti nanti mereka di akhir 2027. Mudah-mudahan sambil melihat anggarannya, karena bisa jadi kalau ada kelebihan bisa nambah lagi," pungkas Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama memperjuangkan Sekolah Rakyat untuk masyarakat di Kabupaten Sarolangun. 

"Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah menyediakan lahan seluas 8,09 hektare di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kami siap mengawasi pembangunannya dan jalan disekitar ini insya Allah kita lebarkan," kata Bupati H. Hurmin.

Pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Sarolangun dan sekitarnya. (red/Diskominfo Provinsi Jambi)

Buka Rakor Camat Se-Provinsi Jambi 2026, Gubernur Al Haris: Camat Harus Kuasai Wilayah dan Jadi Garda Terdepan Pelayanan

Jambi, wartamassa.com - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., mengemukakan, Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik. Dan harus bisa mewujudkan pemerintahan yang kompeten untuk memajukan daerah. 

Pernyataan tersebut dikemukakannya saat membuka Rapat Koordinasi Camat Se-Provinsi Jambi Tahun 2026 yang mengusung tema "Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Camat Menuju Pelayanan Publik yang Profesional, Adaptif, dan Berintegritas". Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/09/2026) pagi.

Rakor ini dihadiri oleh camat dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi serta perwakilan OPD terkait. Acara bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan implementasi program pembangunan, dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya peran camat sebagai penghubung strategis antara pemerintah dan masyarakat. Camat disebut memiliki fungsi sentral sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, fasilitator penyelesaian persoalan masyarakat, pengendali dan pemantau pelaksanaan program, serta penggerak sinergi lintas sektor. Menurutnya, isu strategis dan tantangan yang dibahas dalam rakor meliputi: Produktivitas ekonomi dan ketimpangan, dengan dominasi sektor primer dan lemahnya sektor manufaktur serta sektor tersier. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi. Degradasi lingkungan dan kebutuhan pengelolaan yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan yang membutuhkan harmonisasi kebijakan dan peningkatan kapasitas aparatur. Tantangan spesifik di tingkat kecamatan yang mendapat penekanan meliputi meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan; tuntutan digitalisasi layanan; kompleksitas persoalan sosial dan kewilayahan; kebutuhan koordinasi lintas sektor yang cepat dan efektif; keterbatasan sumber daya; serta perubahan kebijakan yang menuntut aparatur yang adaptif.

“Sebagai tindak lanjut, rakor menegaskan beberapa strategi implementasi kebijakan di kecamatan yang selaras dengan visi daerah (Asta Cita & Pro-Jambi), antara lain: Peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi. Penguatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial). Dukungan percepatan digitalisasi layanan publik di tingkat kecamatan. Pendampingan dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Integrasi prioritas kecamatan dengan program unggulan provinsi serta monitoring progres kegiatan," ujar Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, kegiatan ini bertujuan memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah berjalan efektif sehingga program pembangunan tepat sasaran. Selain itu Gubernur juga mengajak seluruh camat untuk memperkuat kerja kolaboratif dengan stakeholders demi keberhasilan pembangunan daerah dan nasional.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa kecamatan yang kuat akan mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. "Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat," tegasnya.

Pada sesi wawancara dengan rekan-rekan media Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa camat memiliki peran yang sangat vital karena merupakan pejabat yang langsung berada di lapangan dan bertemu dengan masyarakat.

"Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat," jelasnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menyatukan persepsi dan visi bersama.

"Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing," ucapnya.

Gubernur Al Haris juga menyoroti tantangan tugas camat saat ini yang tidak hanya menjalankan pembangunan, tetapi juga harus siaga dalam penanganan bencana dan konflik sosial.

"Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir," katanya.

Di akhir wawancaranya, Gubernur Al Haris berpesan agar setiap camat benar-benar menguasai wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Dra. Luthpiah, M.Si sebagai Ketua Penyelenggara dalam rakor ini menyampaikan bahwa sebagaimana dipahami bersama, kecamatan memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, di sisi lain camat merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa.

"Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel," jelasnya.

Ia menambahkan, melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Rapat koordinasi ini mengangkat tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam mewujudkan kecamatan dan kelurahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan prima. Tema tersebut dipilih sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi," pungkasnya. (red/Diskominfo Provinsi Jambi)

Ketua DPRD Kemas Faried Terima Audiensi LPM se-Kota Jambi, Dorong Aspirasi Masyarakat Ditindaklanjuti

 

 

Kota Jambi, wartamassa.com - Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., menerima audiensi dan aspirasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Jambi. Rabu,(23/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara DPRD Kota Jambi dan perwakilan masyarakat di tingkat kelurahan untuk menyampaikan berbagai masukan, kebutuhan, serta persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Kemas Faried mengatakan, DPRD Kota Jambi menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, komunikasi secara langsung dengan LPM penting untuk mengetahui kondisi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan masyarakat.

“Kami menyambut baik audiensi dari LPM se-Kota Jambi. Ini menjadi ruang yang sangat penting bagi kita untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi, masukan maupun persoalan yang dirasakan masyarakat di tingkat kelurahan,” ujar Kemas.

Ia menilai, LPM memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari proses pembangunan di tingkat kelurahan.

Menurutnya, kedekatan LPM dengan masyarakat membuat lembaga tersebut memiliki pemahaman terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masing-masing, mulai dari kebutuhan pembangunan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan hingga persoalan sosial.

“LPM memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa yang disampaikan hari ini tentu menjadi bahan bagi kami di DPRD untuk melihat berbagai persoalan pembangunan secara lebih dekat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” katanya.

Kemas menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan DPRD sesuai dengan kewenangan dan fungsi lembaga legislatif. Namun, ia menyebut tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan DPRD secara langsung sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan perangkat daerah terkait.

“Prinsipnya, setiap aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan serta fungsi DPRD. Kalau memang membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi, tentu akan kita komunikasikan bersama agar persoalan yang ada dapat dicarikan solusi,” tegasnya.

Ia juga mendorong LPM untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah, DPRD, kecamatan, kelurahan dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan membantu berbagai persoalan di tingkat lingkungan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara lebih cepat.

“Kami juga berharap LPM terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, DPRD, kecamatan, kelurahan serta masyarakat. Jangan sampai ada persoalan di lingkungan yang tidak tersampaikan. DPRD terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat,” ungkap Kemas.

Kemas menekankan, audiensi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata, tetapi dapat dilanjutkan dengan langkah konkret sesuai persoalan dan kewenangan masing-masing pihak.

“Yang paling penting adalah bagaimana komunikasi ini tidak berhenti pada audiensi saja, tetapi ada tindak lanjut dan solusi yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Kita ingin pembangunan Kota Jambi berjalan dengan partisipasi semua pihak, termasuk LPM sebagai bagian dari masyarakat di tingkat kelurahan,” pungkasnya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara DPRD Kota Jambi dengan unsur masyarakat di tingkat kelurahan. Melalui ruang dialog tersebut, berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara langsung untuk menjadi bahan perhatian dalam proses pembangunan daerah. (*)

Seluruh Fraksi Setujui Perubahan APBD 2026, Kemas Faried Tekankan Anggaran Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat

 

Kota Jambi, wartamassa.com - DPRD Kota Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian stemmotivering atau kata akhir fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar dan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Swarna Bumi DPRD Kota Jambi dan dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., bersama unsur pimpinan DPRD. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., unsur Forkopimda, anggota DPRD serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Jambi.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kota Jambi menyampaikan pandangan akhir terhadap rancangan perubahan anggaran daerah. Seluruh fraksi kemudian menyatakan persetujuan agar Ranperda Perubahan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Bagi Kemas Faried, persetujuan tersebut bukan sekadar penyelesaian tahapan pembahasan anggaran. Menurutnya, setiap angka yang tercantum dalam APBD berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehingga harus dipastikan memberikan manfaat nyata.

“Kita sudah melalui seluruh tahapan pembahasan, mulai dari pembahasan di Banggar sampai penyampaian kata akhir fraksi. Ini bukan hanya tentang menyepakati angka, tetapi bagaimana anggaran yang kita sepakati ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat Kota Jambi,” ujar Kemas.

Kemas menegaskan, setelah persetujuan diberikan, perhatian selanjutnya harus diarahkan pada pelaksanaan program yang telah dianggarkan.

Menurutnya, APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus diterjemahkan menjadi program yang berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Yang paling penting setelah anggaran ini disepakati adalah pelaksanaannya. Kita ingin program yang sudah dianggarkan dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia mengatakan, DPRD Kota Jambi akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan anggaran dapat digunakan secara efektif serta bertanggung jawab.

Perubahan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 membawa sejumlah penyesuaian anggaran. APBD-P 2026 disetujui dengan total belanja sekitar Rp1,992 triliun, dengan perhatian antara lain pada sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Kemas menilai sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap program yang mendapatkan dukungan anggaran perlu memiliki target dan manfaat yang jelas.

“Kita harus bersama-sama mengawal sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik. APBD ini adalah uang rakyat, sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Kemas juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi dalam memastikan seluruh program yang telah disepakati dapat dilaksanakan.

Menurutnya, persetujuan politik terhadap anggaran harus diikuti dengan kerja nyata seluruh OPD dalam menjalankan program sesuai perencanaan.

“Kita ingin setelah ini tidak ada lagi waktu yang terbuang. Program yang sudah disepakati harus segera dilaksanakan dan kita sama-sama mengawasi agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat Kota Jambi,” pungkas Kemas.

Rapat paripurna tersebut menjadi penanda bahwa pembahasan Perubahan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 telah memasuki tahapan penyampaian kata akhir fraksi dan memperoleh persetujuan seluruh fraksi DPRD Kota Jambi.

Namun, bagi DPRD, persetujuan tersebut bukanlah akhir dari proses. Tahap berikutnya adalah memastikan anggaran yang telah disepakati dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan total belanja yang mencapai sekitar Rp1,992 triliun, APBD Perubahan Kota Jambi 2026 mencakup berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, pesan Kemas Faried dalam rapat paripurna tersebut menekankan satu hal: anggaran harus bekerja, program harus berjalan dan manfaatnya harus kembali kepada masyarakat.(*)

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Turun Langsung Temui Korban Kebakaran, Pastikan Bantuan dan Pelayanan Berjalan

 

Kota Jambi, wartamassa.com - Musibah kebakaran meninggalkan duka bagi warga RT 06, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh, dalam hitungan waktu berubah menjadi puing dan meninggalkan kehilangan bagi keluarga yang terdampak.

Kebakaran terjadi pada Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Berdasarkan data Pemerintah Kota Jambi, sebanyak empat kepala keluarga dengan total sembilan jiwa terdampak. Dua rumah hangus terbakar, sementara dua rumah lainnya mengalami kerusakan pada bagian dapur.

Sehari setelah musibah tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E., turun langsung menemui warga terdampak. Kedatangannya tidak hanya untuk melihat kondisi korban, tetapi juga menyerahkan bantuan sosial sekaligus memastikan keluarga yang tertimpa musibah mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah.

Di hadapan warga, Kemas menyampaikan rasa duka dan keprihatinan atas musibah yang terjadi. Ia mengatakan, kehadirannya merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya memastikan kondisi warga terdampak dapat diketahui secara langsung.

“Alhamdulillah pagi ini saya selaku Ketua DPRD Kota Jambi datang untuk melihat dan mengecek kondisi keluarga kami yang tertimpa musibah kebakaran. Pertama, saya mengucapkan duka yang paling dalam dan keprihatinan yang sangat mendalam atas musibah ini,” ujar Kemas.

Setelah melihat kondisi di lapangan, Kemas mengatakan penanganan terhadap warga terdampak telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi melalui koordinasi camat, lurah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada bantuan tanggap darurat. Pemerintah juga perlu mempersiapkan dukungan lanjutan agar warga dapat perlahan memulihkan kondisi tempat tinggal mereka.

“Alhamdulillah sudah saya cek dan kami sudah mendapat laporan dari Pak Camat dan Lurah. Tadi juga sudah saya konfirmasi langsung kepada OPD terkait. Insyaallah di awal bulan nanti akan dipersiapkan bantuan untuk biaya penggantian atau perhatian dari pemerintah untuk pembangunan rumah,” ungkapnya.

Kemas menyadari bahwa bantuan pemerintah maupun bantuan sosial yang diberikan belum tentu mampu mengganti seluruh kerugian yang dialami korban. Namun, menurutnya, perhatian tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus bukti bahwa masyarakat tidak dibiarkan menghadapi musibah seorang diri.

“Mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi itulah bukti bahwa negara hadir, pemerintah hadir. Kemudian bantuan sosial lainnya seperti sembako dan dari BAZNAS juga sudah saya cek,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jambi bersama sejumlah OPD dan BAZNAS telah menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada empat keluarga yang terdampak. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama menjalani masa pascakebakaran.

Kemas menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi, BAZNAS dan seluruh pihak yang telah bergerak membantu warga sejak musibah terjadi. Menurutnya, kecepatan penanganan sangat dibutuhkan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

Selain persoalan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, Kemas juga memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan warga terdampak. Ia meminta Camat dan Lurah memastikan para korban mendapatkan pemeriksaan kesehatan.

Bagi Kemas, kondisi kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama setelah mereka mengalami musibah, terlebih warga yang kehilangan tempat tinggal dan harus menjalani aktivitas di tengah kondisi pascakebakaran.

“Saya titipkan pesan kepada Pak Camat untuk dilakukan pengecekan kesehatan kepada korban. Dalam kondisi musibah seperti ini, kesehatan itu paling penting. Fisik dulu yang harus kita jaga,” tegasnya.

Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya berupa kerugian materi. Warga juga menghadapi tekanan karena kehilangan tempat tinggal, pakaian, perabot rumah tangga dan berbagai barang yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Karena itu, penanganan warga terdampak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan hingga dukungan untuk proses pemulihan.

Kemas juga mengatakan bantuan yang diberikan secara pribadi merupakan bentuk kepedulian untuk memberikan semangat kepada keluarga korban. Ia berharap kehadirannya dapat memberikan sedikit kekuatan bagi warga yang sedang menghadapi masa sulit.

“Kami juga mencoba memberikan semangat dan spirit dalam bentuk bantuan secara pribadi. Intinya, tetap optimistis dan semangat. Yang paling utama adalah jaga kesehatan,” ujar Kemas.

Ia mengajak keluarga korban untuk tidak larut dalam kesedihan dan tetap memiliki harapan untuk bangkit. Kemas juga meminta masyarakat Kota Jambi ikut mendoakan warga yang sedang menghadapi musibah tersebut.

“Kami mohon doa kepada masyarakat Kota Jambi bahwa keluarga kita di seberang sedang mengalami musibah. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan. Yakin dan percayalah, insyaallah nanti Allah akan mengganti daripada apa yang kita terima hari ini,” tuturnya.

Bagi Kemas, kehadiran seorang wakil rakyat tidak hanya dibutuhkan ketika masyarakat menyampaikan aspirasi melalui forum resmi. Ketika warga tertimpa musibah, kehadiran secara langsung juga menjadi bagian dari tanggung jawab untuk melihat dan memahami kondisi masyarakat.

Karena itu, ia memastikan kebutuhan warga yang belum tertangani akan terus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Jambi dan OPD terkait.

“Kita akan terus berkoordinasi. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan kita lihat bersama dan kita komunikasikan dengan pemerintah kota agar penanganannya bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Kemas juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Jambi yang sejak awal telah melakukan penanganan terhadap warga terdampak, mulai dari bantuan tanggap darurat hingga pendataan kebutuhan masyarakat pascakebakaran.

Menurutnya, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, perangkat wilayah, lembaga sosial dan masyarakat sangat penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik.

Musibah memang datang tanpa pernah diundang. Rumah bisa terbakar, harta benda bisa hilang, tetapi harapan tidak boleh ikut padam.

Di RT 06 Tanjung Raden, proses pemulihan perlahan mulai berjalan. Pemerintah bergerak, bantuan berdatangan dan masyarakat saling menguatkan.

Kehadiran Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried di tengah warga menjadi bagian dari upaya memastikan keluarga yang terdampak tidak merasa sendirian menghadapi musibah.

Bagi Kemas, hadir di tengah masyarakat bukan sekadar memberikan bantuan. Lebih dari itu, kehadiran seorang wakil rakyat adalah memastikan suara, kebutuhan dan kondisi masyarakat tetap mendapatkan perhatian, terutama ketika mereka sedang berada dalam keadaan sulit.

Ia berharap keluarga yang terdampak diberikan kekuatan untuk melewati masa pemulihan dan dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.

“Yang penting tetap kuat, tetap optimistis dan jaga kesehatan. Insyaallah setelah musibah ini akan ada jalan bagi kita untuk kembali bangkit,” pungkas Kemas. (*)

Gubernur Al Haris Teken MoU Forum Sumatera Sepuluh, Perkuat Sinergi Pembangunan Antar Provinsi

Medan, wartamassa.com - Gubernur Jambi, Al Haris bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan gubernur se-Sumatera mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera dalam rangka pertemuan tingkat menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 2 Ballroom JW Marriott Hotel Medan, Rabu (9/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Al Haris turut menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan berita acara pembentukan Forum Sumatera 10. 

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pembangunan antarprovinsi di Sumatera.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berkomitmen menyinkronkan rencana pembangunan dengan kebijakan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan subregional Sumatera.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan logistik dan konektivitas antarwilayah, pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi data pembangunan, serta peningkatan investasi dan perdagangan.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kerja sama antardaerah tersebut. Ia menilai Sumatera memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional.

“Saya mengapresiasi betul dan mengharapkan kerja sama yang dilakukan antardaerah. Pemerintah pusat juga menyusun konsep untuk membangun region Sumatera ini salah satu kekuatan ekonomi,” ujar Tito Karnavian.

Ia menambahkan, Sumatera memiliki keunggulan sumber daya alam yang luar biasa.

"Saya yakin keunggulan Sumatera itu sumber daya alamnya luar biasa baik di darat maupun yang laut," pungkasnya. (red/Diskominfo)

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Bersama Forkopimda Jambi Ikuti Sunday Morning Ride

 

Kota Jambi, wartamassa.com - Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Kapolresta Jambi, serta jajaran mengikuti kegiatan Sunday Morning Ride dengan agenda riding safety pada Minggu pagi (06/09/26).

Kegiatan diawali dengan berkeliling menyusuri sejumlah ruas jalan di Kota Jambi. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kawasan Candi Muaro Jambi.

Tidak sekadar menjadi kegiatan berkendara bersama, Sunday Morning Ride tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran terkait.

Kemas Faried menilai kebersamaan dan komunikasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga koordinasi serta kekompakan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, aspek keselamatan dan ketertiban berlalu lintas menjadi perhatian utama. Seluruh peserta diingatkan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga ketertiban serta mengutamakan keselamatan selama berkendara.

Perjalanan kemudian ditutup dengan agenda bersama di kawasan Candi Muaro Jambi. Selain menikmati suasana kawasan bersejarah tersebut, kegiatan menjadi ruang informal untuk memperkuat komunikasi dan menjaga soliditas antarpimpinan serta jajaran.

Melalui kegiatan sederhana namun penuh kebersamaan ini, hubungan antarlembaga diharapkan semakin harmonis sehingga koordinasi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Jambi dapat terus diperkuat.(*)

Banggar DPRD Kota Jambi Matangkan Perubahan APBD 2026, Kemas Faried: Anggaran Harus Bekerja untuk Masyarakat

 

Kota Jambi, wartamassa.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026. Pembahasan dilakukan melalui rapat dengar pendapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (4/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi sekaligus pimpinan Banggar, Kemas Faried Alfarelly, S.E., bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Jambi.

Sejumlah OPD hadir dalam pembahasan, di antaranya BPKAD, BPPRD, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperindag, Dispora, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Satpol PP.

Berbagai sektor menjadi perhatian, mulai dari pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, infrastruktur, transportasi, lingkungan, perumahan, perdagangan, kepemudaan, pariwisata, pertanian hingga ketertiban umum.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried menegaskan, pembahasan perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi proses penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Setiap program yang disepakati harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

“Prinsipnya kita ingin setiap anggaran yang dibahas benar-benar melihat kebutuhan masyarakat. Perubahan APBD harus responsif terhadap kondisi yang berkembang dan program yang dijalankan harus memberikan manfaat yang nyata,” ujar Kemas.

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi penganggaran sekaligus pengawasan agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemas juga mengingatkan agar program yang nantinya mendapatkan dukungan anggaran dapat dilaksanakan tepat waktu. Anggaran yang telah tersedia, kata dia, harus segera diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya lambat. Kita ingin setiap program yang sudah direncanakan benar-benar memberikan output dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dalam struktur Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat lebih dari Rp40 miliar, dari sekitar Rp1,773 triliun menjadi Rp1,814 triliun. Sementara total belanja daerah diproyeksikan berada di kisaran Rp1,99 triliun.

Namun, bagi Banggar DPRD Kota Jambi, besarnya angka anggaran bukanlah tujuan akhir. Anggaran merupakan instrumen untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Karena itu, pembahasan bersama OPD dilakukan untuk memastikan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan fiskal daerah serta memiliki target dan manfaat yang jelas.

Kemas menegaskan, DPRD Kota Jambi akan terus mengawal proses pembahasan Perubahan APBD 2026 hingga tahap berikutnya.

“Ujung dari seluruh proses ini adalah masyarakat. Karena itu, setiap keputusan anggaran harus kembali kepada kepentingan masyarakat Kota Jambi,” pungkasnya.

Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026. Di balik setiap angka yang dibahas, terdapat kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang harus dipastikan dapat diwujudkan secara efektif dan tepat sasaran.(*)

19 Rumah Terbakar di Cempaka Putih, Ketua DPRD Kemas Faried Turun Langsung Salurkan Bantuan

 

Kota Jambi, wartamassa.com - Musibah kebakaran yang terjadi di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Sabtu (29/8/2026) siang, menyisakan duka bagi puluhan warga.

Sebanyak 19 rumah terdampak dalam peristiwa tersebut. Tercatat 20 kepala keluarga atau 59 jiwa ikut terdampak. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengalami luka-luka.

Sehari setelah kejadian, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., bersama anggota DPRD Kota Jambi Saiful dan Efendi Alung, turun langsung meninjau kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan, Minggu (30/8/2026).

Kedatangan jajaran DPRD Kota Jambi tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga pascakebakaran sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda mendapat perhatian.

“Kami sengaja berkunjung melihat kondisi pascakebakaran yang terjadi kemarin di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung. Menurut laporan dari Pak Lurah, ada 19 rumah yang terdampak kebakaran. Tentunya ini menjadi perhatian dan keprihatinan bagi kami selaku perwakilan masyarakat,” ujar Kemas.

Setelah melihat kondisi di lapangan, Kemas mendorong Pemerintah Kota Jambi segera melakukan pendataan dan identifikasi terhadap seluruh warga terdampak.

Menurutnya, pendataan diperlukan agar bantuan pemerintah dapat disalurkan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga, terutama warga yang kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan tempat berlindung sementara.

“InsyaAllah sesegera mungkin kami mendorong kepada Pemerintah Kota Jambi untuk segera proaktif mendata, mengidentifikasi dan menyiapkan segala sesuatunya. Tadi kami sudah cek, tenda sudah ada. Nantinya insyaAllah dari kami anggota DPRD Kota Jambi juga membantu terkait sembako dan bahan baku untuk sementara,” katanya.

Kemas mengatakan, penanganan pascakebakaran membutuhkan koordinasi berbagai pihak agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

Dalam kunjungan tersebut, Kemas bersama anggota DPRD Kota Jambi menyerahkan bantuan sembako untuk mendukung kebutuhan dapur umum bagi warga terdampak.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama menjalani masa pemulihan pascakebakaran.

“Saya selaku Ketua DPRD Kota Jambi, didampingi anggota DPRD Kota Jambi Bapak Saiful dan Bapak Efendi Alung, turun langsung menyambangi warga terdampak. Kami juga menyerahkan bantuan sembako untuk mendukung kebutuhan dapur umum para korban kebakaran,” ujar Kemas.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban warga yang sedang menghadapi masa sulit.

“Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit,” tambahnya.

Selain bantuan kebutuhan sehari-hari, Kemas juga mendorong adanya bantuan lanjutan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema bantuan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga warga dapat memperoleh dukungan untuk pemulihan tempat tinggal.

“InsyaAllah kita akan berupaya sesegera mungkin agar Wali Kota Jambi mendatangkan SK bantuan. Biasanya ada bantuan untuk perbaikan rumah. Mungkin ini tidak terlalu banyak, tetapi inilah salah satu wujud perhatian dari Pemerintah Kota Jambi,” jelasnya.

Penanganan pascakebakaran tidak hanya menyangkut kebutuhan pangan dan tempat tinggal sementara. Kondisi kesehatan warga yang berada di lokasi pengungsian juga menjadi perhatian DPRD Kota Jambi.

Dalam kunjungan tersebut, Kemas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk memastikan ketersediaan petugas kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan secara berkelanjutan.

Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, serta warga yang membutuhkan penanganan kesehatan lebih lanjut.

“Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak tidak hanya mendapatkan bantuan makanan, tetapi juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Anak-anak dan lansia harus menjadi perhatian khusus,” katanya.

Kemas Faried juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi, petugas pemadam kebakaran, aparat, tenaga kesehatan, kelurahan, kecamatan dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan kebakaran, mulai dari proses pemadaman hingga penanganan pascakejadian.

Menurutnya, respons cepat sangat dibutuhkan dalam situasi bencana karena masyarakat membutuhkan perlindungan serta kepastian terkait penanganan kondisi mereka.

“Saya mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Kota Jambi dan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari proses pemadaman hingga penanganan pascakebakaran, termasuk penyediaan prasarana darurat, layanan kesehatan, makanan dan minuman bagi warga,” ungkapnya.

Kemas juga mengajak warga terdampak untuk tetap kuat menghadapi musibah yang terjadi.

“Semoga saudara-saudara kita yang terdampak diberikan kesabaran, kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi musibah ini,” ujarnya.

Menurut Kemas, musibah kebakaran di Cempaka Putih menjadi pengingat pentingnya kepedulian sosial dan kehadiran pemerintah ketika masyarakat berada dalam kondisi sulit.

Ia menegaskan DPRD Kota Jambi akan terus berkoordinasi dan mengawal penanganan warga terdampak agar kebutuhan mereka mendapat perhatian sesuai kondisi di lapangan.

“DPRD Kota Jambi akan terus hadir dan mengawal agar kebutuhan warga terdampak mendapatkan perhatian dan penanganan yang sebaik-baiknya,” tegas Kemas.

Menutup kunjungannya, Kemas menyampaikan pesan kepada warga agar tetap memiliki harapan dan tidak menghadapi musibah tersebut sendirian.

“Kita hadir untuk rakyat, kita kuatkan yang sedang tertimpa musibah,” pungkasnya.(*)