Jakarta, wartamassa.com – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Wali Kota Jambi, Maulana, mengajukan usulan agar setiap kecamatan di Kota Jambi memiliki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Senin (27/4/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dalam rangka koordinasi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jambi. Kegiatan itu juga dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Jambi dan difasilitasi oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi.
Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyampaikan bahwa penguatan layanan pendidikan usia dini menjadi bagian penting dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun yang saat ini menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, keberadaan PAUD Negeri di setiap kecamatan akan memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan gratis bagi masyarakat, terutama keluarga kurang mampu.
“Ke depan kami berharap setiap kecamatan memiliki PAUD Negeri sehingga pemerataan layanan pendidikan anak usia dini dapat terwujud,” ujar Maulana.
Ia menjelaskan, selama tahun pertama kepemimpinannya bersama Bunda PAUD Kota Jambi, jumlah PAUD Negeri di Kota Jambi telah bertambah dari dua menjadi lima sekolah. Capaian tersebut menjadi langkah awal menuju target pemerataan PAUD Negeri di seluruh kecamatan.
Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga mengandalkan program SAPA Bahagia (Sisir, Ajak, Pantau, dan Advokasi untuk Anak Bahagia) untuk menjangkau anak-anak usia dini yang belum mendapatkan akses pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat berjalan lebih optimal apabila didukung dengan ketersediaan PAUD Negeri yang merata di seluruh wilayah kota.
Tidak hanya fokus pada pendidikan usia dini, Maulana juga mengusulkan revitalisasi sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Jambi. Saat ini, sebanyak 40 sekolah telah memasuki tahap verifikasi dan validasi, sementara 95 sekolah lainnya diajukan sebagai tambahan dalam program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang terus mendorong penguatan PAUD sebagai fondasi pendidikan melalui program wajib belajar 13 tahun dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia. (*)
FOLLOW THE WARTA MASSA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow WARTA MASSA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram